Luhut Panjaitan: Dari TNI Saja Dipecat, Masa Mau Jadi Presiden?

KENDARI, KOMPAS.com — Pendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan, purnawirawan TNI tidak memiliki kewajiban untuk mendukung calon presiden dari eks TNI. Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada paksaan bagi purnawirawan TNI untuk mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

"Kalau dia sudah pensiun, hak konstituen masing-masing memilih siapa saja," ungkap Luhut di Kendari, Jumat (23/5/2014).

"Ada senior kami purnawirawan jenderal mantan Kasad menyatakan heran kalau ada purnawirawan masih memilih eks TNI yang dipecat. Dari TNI saja dipecat, masa mau jadi presiden?” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Luhut juga mengatakan, tim pendukung Jokowi-JK menargetkan perolehan suara sampai 70 persen di wilayah timur Indonesia. Target tersebut cukup rasional, lanjutnya, karena figur Jusuf Kalla merupakan simbol wilayah timur Indonesia.

"Ketokohan Jusuf Kalla, juga tandem Jokowi-JK, terasa memenuhi harapan publik luas karena karakter keduanya yang disiplin, tegas, dan pekerja keras. Beberapa hari saya di Kabupaten Wakatobi, tidak mendengar orang yang menginginkan presiden dan wakil presiden selain Jokowi-Jusuf Kalla," imbuhnya.

Dia mengklaim, wilayah timur Indonesia diprediksi sebagai lumbung suara pasangan yang diusung PDI-P, Nasdem, PKB, dan Partai Hanura tersebut.

Sementara itu, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sulawesi Tenggara Hugua yang ikut mendampingi Luhut Panjaitan mengatakan, pasangan Jokowi-JK adalah sosok yang sudah teruji kepemimpinannya.

"Jokowi mantan Wali Kota Solo, Gubernur DKI, sedangkan Jusuf Kalla tokoh politik nasional, pengusaha sukses, dan mantan wakil presiden. Usungan kepada pasangan Jokowi-JK oleh PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura," ujar Hugua.

Dukungan ini cukup beralasan, tambahnya, karena diyakini mampu membawa perubahan untuk bangsa.

---

Keluar dari Golkar, Luhut Pandjaitan Jadi Pengarah Timses Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, masuk dalam daftar tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014. Luhut masuk sebagai pengarah tim pemenangan tersebut setelah digelar rapat gabungan partai pendukung Jokowi-JK, Jumat (23/5/2014), di Jakarta Pusat.

Koordinator pengarah tim pemenangan itu adalah Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Sidharto Danusubroto yang saat ini menjabat Ketua MPR menggantikan almarhum Taufiq Kiemas.
Luhut masuk ke dalam barisan tim pemenangan setelah ia mengundurkan diri dari Partai Golkar. Pengunduran diri itu secara langsung ia sampaikan pada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menetapkan partai mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.
Selain Sidharto dan Luhut, pengarah tim ini juga diisi oleh sejumlah tokoh lain, di antaranya Hasyim Muzadi, Abdul Azis Mansyur, Dimyati Rais, Puan Maharani, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, As'ad Said Ali, Jenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan, Laksamana (Purn) Tedjo Edi, Letjen TNI (Purn) Farid Zainuddin, Marsekal Madya (Purn) Ian Santoso, Pramono Anung, Sutrisno Bacthir, Andi Muawiyah Ramli, dan Nurhayati Said Aqil Siradj.

Dalam rapat gabungan, Jumat (23/5/2014), Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan bahwa Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo dipercaya menjadi ketua tim pemenangan Jokowi-JK. Keputusan itu diambil secara aklamasi di dalam rapat gabungan.

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto didaulat menjadi koordinator juru bicara dan dibantu Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, dan Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Syarifuddin Sudding. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didapuk menjadi penasihat tim pemenangan bersama Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Wiranto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Luhut Tanggapi Enteng Komentar Akbar Tandjung

Mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Binsar Pajaitan saat berbicang dengan Tribunnews.com di kediamannya kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2014). TRIBUNNEWS/DOMU D AMBARITA



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung termasuk orang yang mempertanyakan Luhut.

"Sebenarnya, kan Rapimnas sudah memutuskan hak dan kewenangan penuh kepada Ketua Umum Saudara Aburizal Bakrie untuk menjadi calon presiden, atau calon wakil presiden, atau menjalin koalisi. Karena itulah memutuskan berkoalisi dengan Gerindra. Kalau ada kader yang tidak setuju, semestinya bisa mendatangi ketua umum dan tanyakan baik-baik," ujar Akbar, mantan Ketua Umum Partai Golkar.

Dia pun meminta Luhut mundur saja dari jabatannya jika memiliki sikap berbeda dari partai. "Posisi dia (Luhut) tidak bisa dipisahkan sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan. kalau Wakil Ketua Pertimbangan saja begini, bagaimana kader di bawah. Atau sekalian dia minta mundur, sehingga tidak terikat lagi," ujar Akbar sembari mempertanyakan dedikasi, dan loyalitas Luhut.

Mengomentarari pernyataan Akbar, Luhut mengatakan, sebaiknya Akbar tidak perlu mengajarinya dalam hal urusan loyalitas.

"Senin lalu, saya sudah sampaikan kepada ketua umum. Saya pamit dan sampaikan sikap politik saka mendukung Jokowi - Kalla. Jadi saya tidak membelot, sebab sudah seizin ketua umum," ujar penerima Adimakayasa (lulusan terbaik) di antara lulusan Akmil 1970 itu.

Penyebab utama yang mendorong Luhut berbeda sikap dari Partai Demokrat karena alasan etika berpolitik. "Saya tidak setuju politik transaksional. Hal lebih penting, jangan sampai berperilaku tidak baik. Jangan berpura-pura di depan baik, padahal di belakang negosiasi kekuasaan atau jabatan. Saya  sebagai perwira mau mengajarkan kepada yang muda-muda tentang sikap berpolitik yang tidak semata-mata transaksional," ujar Luhut.

Luhut pun mengaku sudah mengundurkan diri dari jabatan di Partai Golkar. "Saya mundur dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, lebih pada pertimbangan supaya tidak terjadi perpecahan. Saya sudah pamit ke ABR, Senin lalu. Saya sudah sampaikan surat. Saya fair," kata Luhut, mantan Duta Besar RI untuk Singapura. Luhut menjelma menjadi jenderal konglomerat dengan induk perusahaan Toba Sejahtera.
Luhut mengatakan, perbedaan pilihan politik tak membuat hubungannya dengan Ical menjadi buruk. Luhut dan Ical tetap menjalin hubungan baik. Luhut tidak ingin terjadi perpecahan gara-gara perbedaan pilihan politik.

Luhut juga tetap mendukung kepemimpinan Golkar. Menurutnya, ada beberapa orang Golkar mengajaknya menggulingkang Ical.

"Tapi saya tidak mau. Saya tidak setuju. Itu tidak baik, biarlah kepemimpinan partai berakhir pada waktunya," ujarnya.
Kenal Jokowi 6 tahun

Disinggung mengenai alasan tidak mendukung Prabowo, teman satu korsa, sama-sama prajurit Komando Pasukan Khusus TNI AD, luhut menjawab diplomatis.
"Saya tahu banyak tentang Prabowo, sebab saat saya Mayor dia bawahan saya, ketika itu pangkatnya masih kapten. Tapi tidak etis saya buka, silakan saja baca buku karangan Sintong Panjaitan," katanya.
Adapun mengenai calon presiden Joko Widodo, menurut dia, mereka sudah saling kenal sejak 6 tahun silam. Ketika itu, Jokowi masih menjawab Wali Kota Solo, sedangkan Luhut seorang pengusaha, pemilik Toba Sejahtera.

Salah satu bidang usahanya adalah hak penguasaan hutan jati. Kala itu, ia menugasi Direktur Utama Bambang Priambodo untuk mencarikan pengusaha funitur yang bersedia menampung kayu produksi PT Toba Sejahtera agar tidak dijual dalam kayu gelondongan, bahan mentah, melainkan dala rupa produk jadi.
Oleh Bambang, Luhut ditawari seorang pengusaha furnitur di Solo, yakni Jokowi selaku pemilik PT Rakabu. Di antara keduanya cepat terjalin kesepakatan, sehingga berlanjut pada kerja sama patungan mendirikan perusahaan PT Rakabu Sejahtera.

"Jadi saya sudah enam tahun mengenal pak Jokowi. Dan sejak mengenal itu, saya semakin tahu, orang ini jujur, dan sederhana. Dia orang hebat, bisa dilihat sejak dari Wali Kota hingga Gubernur," kata Luhut.
Jokowi menurutnya bukan tipe seorang yang yang mudah didikte. "Jokowi kalau dianggap capres boneka, itu tidak betul. Dia cerdas, jangan underestimate, dia tegas, walaupun dengan santun. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan Rudi (FX Hadi Rudiatmo) waktu wali kota di Solo, dan Ahok yang duanya sama-sama keras, tapi bisa bekerja sama," katanya.

Menurut Luhut, munculnya nama Jokowi menjadi calon gubernur DKI maupun sebagai calon presiden, semuanya terjadi secara alami.
Menjelang pemilihan Gubernur DKI tahun 2012, Luhut ditelepon pengusaha Sofjan Wanandi. Luhut diajak bertukar pikiran mengenai kemungkinan mendorong Jokowi maju sebagai calon gubernur DKI.
Pada waktu yang berdekatan, Jokowi menelepon Luhut untuk curhat tentang peluangnya maju sebagai calon gubernur DKI.

Berikutnya, Luhut dan beberapa tokoh menilai, sudah saatnya politik transaksional disudahi lewat momentum Pemilu 2014. Mereka pun menilai Jokowi adalah orang yang tepat untuk membawa perubahan itu.
"Saya dan orang-orang seangkatan saya yang masih punya idealisme merasa sudah saatnya politik transaksional diakhiri," katanya.

Jokowi juga mengakui kedekatannya dengan Luhut. Ia bahkan mengaku banyak mendapatkan dukungan dari Luhut Panjaitan.

"Sejak awal Pak Luhut banyak membantu kami, dalam mengorganisasi relawan dan organisasi tim, sebelum tim ini terbentuk. Dari awal, sejak deklarasi," ujar Jokowi seusai menghadiri Rakornas V Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)  di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (21/5/2014).
Jokowi juga mengatakan Luhut selalu memberikan dukungan kepadanya. Bahkan, Luhut pernah menyampaikan prediksi bahwa dirinya dan Jusuf Kalla memiliki kans besar untuk menang Pilpres.  (Tribun/amb/yog/nic)

Luhut Kaget Diteleponi Sesepuh TNI Memberi Dukungan Dirinya Membelot ke Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembelotan elite partai politik marak terjadi mewarnai proses awal pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Politisi secara pribadi memilih mengambil sikap berbeda dari sikap partai.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Luhut Binsar Panjaitan, misalnya mendukung pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla, padahal Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berkoalisi dengan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.

Pro-kontra pun segera muncul. Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung termasuk keberatan atas sikap Luhut. Tetapi pendukung purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat itu tidak kalah banyak, yakni para sesepuh TNI.

"Banyak yang mendukung. Yang paling surprise adalah Pak Solihin GP, senior yang sudah berusia 90 tahun. Kemudian Jenderal Wismoyo, mereka mendukung," ujar Luhut dalam wawancara terbatas dengan Tribun dan Kompas TV di kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/5).
Solihin GP dimaksud adalah tokoh Sunda Solihin Gautama Purwanegara. Ia mantan gubernur Jawa Barat, mantan Pangdam di beberapa Kodam, mantan Gubernur Akademi Militer (Akmil) dan Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalopbang) era Presiden Soeharto.

Adapun Wismoyo Aris Munandar salah satu perwira TNI yang sangat disegani, dia mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang gencar mencanangkan prajurit TNI AD back to barrack tahun 1990-an.
"Totalnya saya menerima SMS dan telepon lebih dari 100 orang. Umumnya mendukung sikap saya," kata Luhut mantan Komandan Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI Angkatan Darat.
Selain Luhut, ada banyak elite politik yang berseberangan sikap dengan induk organisasi politiknya. Dari Partai Golkar misalnya, ada mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, mantan Menteri/Ketua Bappenas Paskah Suzetta, dan Ketua Badan Litbang Partai Golkar Indra J Piliang.

Sementara dari Partai Amanat Nasional (PAN) artis yang terjun ke politik Wanda Hamidah menyatakan dukungan kepada Jokowi - JK.

Sedangkan di kubu lawan, sejumlah politisi top membelot ke pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Politisi PKB ada Mahfud MD dan Rhoma Irama. Kemudian politisi Partai Hanura Fuad Bawazier dan  Hari Tanoesoedibjo.

Ini Surat Pengunduran Diri Luhut Pandjaitan dari Dewan Pertimbangan Golkar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Luhut B. Pandjaitan terhitung hari ini, Rabu (21/5/2014), mengundurkan diri dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Dalam surat pengunduran dirinya yang diterima Tribunnews.com, sore ini, Luhut menegaskan bahwa pertimbangannya mundur dari jabatan itu menyikapi perkembangan politik akhir-akhir ini termasuk dukungannya secara pribadi kepada Jokowi sebagai Capres.
Berikut soft copy surat pengunduran diri Jenderal TNI (Purn) Luhut B. Pandjaitan yang diperoleh Tribunnews.com :

Jakarta, 21 Mei 2014
Kepada Yang Terhormat 
Saudara Ir. Akbar Tanjung
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar
Di tempat.
Setelah mempertimbangkan secara matang dan mendalam berbagai perkembangan politik yang menimpa partai kita yang kita cintai bersama akhir-akhir ini maka melalui surat ini saya secara resmi mengajukan pengunduran diri saya dari kedudukan sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar terhitung hari ini, tanggal 21 Mei 2014.
Perlu saya sampaikan bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 lalu saya telah berbicara langsung dengan Ketua Umum Partai Golkar Saudara Ir. Aburizal Bakrie dan dengan jelas saya sampaikan bahwa saya akan mendukung Capres Jokowi karena menurut hemat saya dialah calon presiden terbaik saat ini. Untuk itu sampaikan pula bahwa meskipun dengan berat hati, kelihatannya kami harus berpisah dalam keberpihakan, namun hendaknya pertemanan kami yang telah terbina lama tetap dapat berlanjut. Atas penyampaian saya tersebut, beliau dapat menerimanya dengan baik.
Sebagai konsekuensi logis atas dasar pilihan terhadap Jokowi, saya sampaikan secara resmi surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua merangkap anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang saudara pimpin.
Hal yang ingin saya garisbawahi disini adalah, “perbedaan bukanlah untuk dipertentangkan melainkan untuk dikelola” karena itu adalah corak khas wawasan kebangsaan kita, NKRI.
Saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang erat yang telah kita bina bersama selama beberapa tahun terakhir ini, dan semoga sukses terus menyertai kita semua di tempat dan posisi masing-masing.

Hormat saya,

Jenderal TNI (Purn) Luhut B. Pandjaitan
Cc : Ketua Umum Partai Golkar

Danrem di Wilayah Pesantren

Suatu hari saya iseng membuka kumpulan album lama saya ketika masih aktif menjadi perwira TNI. Entah mengapa, saya mengambil sebuah foto, memperlihatkan saya duduk dikelilingi para pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Madiun. Ketika itu saya menjadi Komandan Korem (Danrem) 081 di Madiun pada tahun 1995.

Tugas sebagai Danrem adalah penugasan non-tempur pertama bagi saya, maka tidak mengherankan saya betul-betul all-out melakukannya. Seperti diketahui, wilayah teritorial yang harus saya bina cukup luas, meliputi Kabupaten Pononogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kotamadya Madiun. Masyarakatnya adalah Muslimin yang taat beribadah. Pondok Modern Darussalam Gontor yang terkenal di Indonesia ada disana. Reog yang terkenal di seluruh Indonesia, berasal dari Ponorogo. Jadi saya juga mengenal dekat kampung Presiden SBY yaitu Pacitan.

Ini merupakan pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya amat asing bagi saya. Bagaimana tidak, hampir 21 tahun sebelumnya, karir saya selalu berkutat dengan persoalan “kekerasan” (seek and destroy). Sebagai prajurit tempur di Kopassus, ilmu yang saya pelajari adalah bagaimana misalnya merusak pintu dengan cepat, menembak, dan berhubungan dengan strategi penyerangan.
Tapi menjadi komadan teritorial, kini saya dituntut juga untuk bagaimana bisa turut membangun masyarakat. Sehingga saya harus mengenal soal IDT (Instruksi Presiden untuk Desa Tertinggal), mengurusi warga, memilih sampai menanam bibit jambu mete, dan banyak sekali persoalan-persoalan yang amat berbeda dari pola kerja terdahulu.

Pengalaman di Jawa Timur juga pengalaman saya pertama bersentuhan dengan kultur orang Jawa, lebih tepatnya orang Jawa Timur. Memang, ketika dididik di Akabri di Magelang, sedikit banyak saya telah berinteraksi dengan masyarakat Jawa disekitar Magelang hingga Yogyakarta, tetapi lingkupnya terbatas. Meski istri saya berasal dari Tapanuli, tetapi hidupnya dihabiskan di tanah Pasundan (Jawa Barat). Sehingga yang terasa kental ya budaya Sunda-nya. Saya juga sekolah SMA di Bandung, dan sebelumnya tinggal dengan orang tua saya di Riau. Jadi kami berdua benar-benar menikmati tugas di Jawa Timur ini.

Kendati demikian, saya menyadari betul suasana baru tersebut. Ini pula yang mengubah gaya kepemimpinan saya. Kalau di Kopassus, misalnya ada anak buah yang tidak beres dalam pekerjaannya, tentu saya bersikap keras. Tapi pada jabatan Komandan Teritorial di Madiun ini saya tentu harus menurunkan ritme. Bahkan karena menduduki jabatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat, sekarang saya sudah lupa caranya untuk marah.
Saya teringat suatu kali saya lihat anak buah saya ada yang murung dan duduk termenung sendirian. Saya tegur, “Eh Bung, kenapa kau?” sambil saya tepuk bahunya. Lalu dia bercerita bahwa ia sedang merindukan pacarnya yang berada di Jawa Tengah. Mendengar ceritanya, saya lalu mengizinkannya untuk meninggalkan markas. “OK, boleh kau pergi sekarang. Bukan dua hari tapi saya beri waktu seminggu. Tapi ingat harus pulang tepat waktu,” perintah saya kepadanya. Dia tersentuh dan setelah kembali ke tugas, ia bersemangat lagi.

Seorang pemimpin itu menurut saya haruslah menanamkan pengertian yang jelas soal hak dan kewajiban kepada mereka yang kita pimpin. Berikan apa yang betul-betul menjadi hak mereka, sebaliknya mereka juga harus mengerti betul kewajibannya dalam melaksanakan tugas.
Saya belajar tentang pesantren. Ini juga merupakan dunia baru yang sebelumnya tidak saya kenal. Saya jadi mengetahui dan memahami betapa peran penting dunia pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Saya tidak bisa membayangkan seandainya tidak ada pesantren, maka sekitar puluhan juta penduduk Indonesia tidak akan pernah mengenyam pendidikan. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan upaya pembangunan manusia seutuhnya. Dan ini telah dilakukan oleh dunia pesantren. Pesantren punya andil besar dalam hal ini. Dan saya bersyukur pimpinan waktu itu memberikan kepercayaan kepada saya memimpin teritorial, sehingga saya mengenal dunia pesantren.

Jadi setelah saya dilantik menjadi Danrem, kepada Kepala Staf Korem (Kasrem) yang sudah menempati posnya lebih dahulu, saya minta untuk mengatur komunikasi tatap muka dengan para pemuka masyarakat di tempat-tempat yang merupakan tanggungjawab saya. Saya berniat mengunjungi sebanyak mungkin pondok pesantren yang ada, baik yang terkenal seperti Gontor maupun puluhan pesantren lain yang tersebar di seluruh Kabupaten.

Sebagai orang yang beragama Kristen, saya tidak mempunyai rasa was-was atau minder untuk bergaul dengan sesama satu bangsa yang kebetulan agama dan kepercayaannya berbeda dengan saya. Seperti saya ceritakan pada awal, keikutsertaan saya dalam Pasukan Perdamaian PBB di Mesir membuka wawasan saya mengenai Timur Tengah, mengenai Islam dan budayanya. Saya belajar bahwa agama Islam adalah agama perdamaian, agama yang menghormati perbedaan, agama yang melindungi kaum yang lemah. Ketika kemudian berkesempatan mengunjungi Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), saya makin kagum melihat kinerja mereka. Ketika itu saja jumlah santri dan santriwatinya hampir 10 ribu orang. Sesuai dengan predikat kata “modern” dalam namanya, maka mereka tidak hanya belajar mengaji, tetapi juga belajar berbagai ilmu modern, termasuk bahasa Inggris. Konon dalam satu minggu, ada satu hari dimana seluruh isi pesantren harus berbicara dalam bahasa Inggris. Hebat sekali! Tidaklah mengherankan, PMDG menghasilkan para tokoh nasional seperti Dr. Hidayat Nur Wahid, Din Syamsudin, Muhammad Basyuni dan alm. Nurcholis Madjid.

Karena pengalaman di Timur Tengah itu, saya berani bersilaturahim dengan berbagai pesantren yang ada di wilayah tanggungjawab saya. Saya tidak ingat benar, berapa pesantren yang saya kunjungi tetapi karena saya datang dengan iklas dan hati bersih; umumnya sambutan para kiai sangat baik. Dan komunikasi yang setara berhasil saya bangun di Madiun. Tidak ada masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan antar golongan) yang terjadi selama saya menjabat sebagai Danrem.

Jadi Danrem di Madiun itu unik. Di bagian utara terdapat wilayah pegunungan, sementara di bagian selatan, di Pacitan ada laut; jadi wilayah binaan saya ada bagian gunung dan daratan rendah tetapi juga ada Samudra Hindia. Di Madiun terdapat pangkalan udara TNI-AU paling penting dan paling besar yaitu Lanud Iswahyudi. Begitu pentingnya sehingga Komandan Pangkalan (Danlanud) berpangkat Marsekal Pertama, bintang satu, padahal jabatan fungsional saya dalam sistem pemerintahan Orde Baru adalah Ketua Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah), padahal pangkat saya Kolonel. Jadi perlu seni tersendiri bagaimana memimpin Muspida dimana anggotanya ada yang berpangkat lebih tinggi dari saya. Dan juga lebih senior.
Ketika Kasad Pak Wismoyo mengadakan lomba Korem terbaik, saya terpilih menjadi Danrem terbaik. Saya gembira sekaligus bangga karena menunjukkan bahwa saya, prajurit Baret Merah mampu memimpin sebuah komando teritorial. Banyak hal yang saya peroleh pada jabatan yang saya emban selama satu tahun setengah kala itu. Terutama adalah bagaimana akhirnya saya belajar mengenal kultur Jawa dan masyarakatnya.

Hal lain yang merupakan sesuatu yang baru selama menjadi Danrem adalah berhubungan dengan Pemda, berurusan dengan masyarakat miskin di desa-desa tertinggal, dan sebagainya.
Selama satu setengah tahun memimpin Korem Madiun paling tidak kami telah melakukan kegiatan-kegiatan kecil tapi konkret dan mudah dilaksanakan, yang dapat langsung membantu masyarakat kecil di pedesaan.
Melalui kerjasama dengan beberapa instansi seperti Bank dan Yayasan Bhakti Persatuan, waktu itu Korem Madiun telah dapat merealisasikan beberapa kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, pipanisasi air bagi rakyat. Selain itu Korem Madiun juga telah menanam sejuta pohon produktif di sejumlah wilayah tandus seperti di Pacitan waktu itu.

Untuk anak-anak muda, pesan saya, seorang pemimpin itu harus memiliki rasa cinta kepada masyarakat yang dipimpinnya. Dan untuk memimpin haruslah dengan hati, selain kapabilitas yang baik, kemampuan yang baik dalam memimpin, juga harus cerdas dan selalu mengedepankan hati dalam setiap membuat keputusan. Sehingga sebuah kemajuan itu bisa dicapai secara bersama-sama. Bukan saja hanya menjadi kesuksesan seorang pemimpin saja, tapi masyarakat yang dipimpin juga akhirnya bisa merasa bangga atas keberhasilan yang telah dicapai.

Sungguh amat disayangkan jika ada keberhasilan seorang pemimpin namun masyarakat yang dipimpinnya tidak mengakui keberhasilan tersebut, sebaliknya hanya keburukan dari pemimpin itu saja yang selalu teringat di masyarakat.

Luhut Panjaitan Membantah Berada di Belakang Jokowi

Jabatan Luhut Panjaitan sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar membuat Luhut juga menjadi bagian dari pendukung pencapresan Aburizal Bakrie. Bahkan beberapa waktu lalu, Luhut ditunjuk oleh Ical untuk menjabat sebagai ketua tim suksesnya. Namun beberapa waktu lalu dikutip dari Tabloid The Politic yang mengatakan bahwa Sumbernya menyebutkan Luhut saat ini lebih memilih untuk mendukung Jokowi dibandingkan Ical untuk maju sebagai Capres dalam pemilu 2014.

Luhut pun dikabarkan mendukung pendanaan dan membayar survei untuk memberikan dukungan kepada Jokowi. Sumber The Political juga mengatakan Ical tahu jika Luhut membayar lembaga survei untuk Jokowi, dan hal itu membuat Ical marah. Ketika dikonfirmasi The Political dalam wawancara khususnya, luhut membantah kabar itu. Ia mengatakan tidak dalam posisi dukung mendukung.“Lihat saja survei di koran, saya ngurus Inalum ini saja sudah pusing,”Cetusnya. Luhut mengaku jika ia kenal dekat dengan Jokowi sudah dari enam tahun lalu sejak Jokowi menjadi walikota Solo dan memiliki bisnis furnitur bersama. Saat ini luhut dikabarkan juga memiliki bisnis bersama Jokowi di sebuah Gedung Mazda di Menteng, Jakarta, namun hal itu dibantah oleh Luhut.“Nggak tahu saya. Nggak ngerti. Tapi kalau kita punya bisnis bersama di furnitur sudah hampir 5-6 tahun lalu,”Tambahnya.

Luhut membantah ikut mendanai survei bayaran untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi.“Kalau kami bertemu, diskusi dan bicara yes, kadang-kadang ya,tapi kalau sampai memelihara atau membayar lembaga survei wah hebat banget saya. Dia orang baik, populer, dan hasil surveinya baru-baru ini bisa dibaca di media,”ujar Luhut. Menurut Luhut, survei bayaran bisa saja ada satu atau dua, namun jika lembaga survei terlalu melenceng dari hasil sebenarnya maka orang tidak percaya dan tidak mau membayar, sehingga hal itu merugikan lembaga survei itu sendiri.“Apalagi nama-nama besar lembaga survei kan profesional dan main di margin of error. Untuk mengecek bisa dibandingkan dengan lembaga survei besar dan bisa dilihat benang merahnya apakah konsisten, seperti LIPI, CSIS, KOMPAS, Saipul Mujani Research and Consulting(SMRC),”jelas Luhut.

Ketika ditanyakan kepada Luhut apakah di kalangan tentara nama Jokowi lebih“diterima” dibanding Capres lain, Luhut pun menilai Jokowi orang baik dan banyak orang suka.“Saat Ultah Kopassus Jokowi datang, lalu orang-orang Kopassus tepuk tangan saat Jokowi datang dengan meriah. Waktu banjir jakarta awal tahun lalu, Jokowi dengan Kopassus juga bekerja sama di lapangan dan Kopassus melihat Jokowi sendiri turun sehingga banyak anggota kopassus mengapresiasi” tutur Luhut ihwal hubungan Jokowi dengan tentara.
Sementara menurut sumber di Golkar, Luhut memang sekarang tengah asyik bermain-main mendukung Jokowi.” Luhut ingin jadi King Maker untuk menyelamatkan bisnisnya. Bahkan Luhut membentuk Tim bersama para tentara di Kantornya itu untuk mendekati Megawati agar Megawati memberikan restu pada Jokowi sebagai Presiden. Luhut itu dalam bisnis,kan lagi bermusuhan dengan Prabowo, sehingga ia mendekati Jokowi yang jadi lawan berat Prabowo. Selain juga karena Luhut ada bisnis dengan Jokowi,”tutur sumber di Golkar tersebut. Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang Purnawirawan Jenderal TNI AD, pangkat terakhirnya Letjen, setelah pensiun pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Kabinet Persatuan Nasional Pemerintahan Abdurrahman Wahid.