Menteri Kulit Hitam Italia Pertama Dihina Mirip Orangutan

TRIBUNNEWS.COM, MILAN - Wakil Presiden Senat Majelis Tinggi Italia, yang juga merupakan pemimpin anti-imigran Partai Liga Utara, Roberto Calderoli, didesak mengundurkan diri setelah menjuluki Menteri Imigrasi Italia, yang berkulit hitam, Cecile Kyenge, sebagai orangutan.

Roberto membuat pernyataan itu dalam rapat umum Partai Liga Utara.
"Ketika saya melihat gambar Kyenge dia memiliki kemiripan dengan orangutan," ujarnya, seperti diberitakan oleh Dailymail, Senin (15/7/2013).

Namun Roberto membela diri, ia mengatakan, pesan itu ia sampaikan dalam ranah politik, di mana dimaksudkan untuk mengkritik kebijakan Kyenge.
"Saya tidak bermaksud menyinggungnya dan jika Menteri Kyenge tersinggung saya minta maaf, tapi komentar saya dibuat dalam ranah politik yang lebih luas yang mengkritik menteri dan kebijakannya," katanya.
Setelah mendapat kecaman luas oleh media internasional, akhirnya Roberto bersedia meminta maaf secapa pribadi kepada Kyenge. "Dia telah melakukan terbaik menjadi menteri, tapi mungkin ia harus melakukannya di negara sendiri," katanya.

Kyenge, merupakan seorang dokter kelahiran Kongo dimana ia telah tinggal di Italia sejak tahun 1983. Wanita yang diangkat menjadi menteri pada bulan April, menolak mengomentari ucapan Roberto.
Perdana Menteri Italia, Enrico Letta berang mendengar celaan Roberto. Ia mengatakan hinaan tersebut tidak dapat diterima dan melampaui segala batas. Sejumlah menteri di kabinet Enrico juga menuntut Roberto mundur dari senat. (dailymail)

Frans Magnis Ragukan Peran Pemerintah dalam Toleransi Beragama

Metrotvnews.com, Jakarta: Tokoh agama Katolik, Frans Magnis Suseno meragukan peran pemerintah dalam toleransi umat beragama di Indonesia. Menurutnya, pemerintah belum bisa membuat legislasi yang menciptakan masyarakat toleran.

Selama ini, lanjut Magnis, peran negara dalam toleransi beragama hanya ungkapan semata. Ia mencontohkan nihilnya peran agama dalam kasus yang mendera jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.

"Mahkamah Konstitusi (MK) sudah bicara dan ini dibaikan oleh Presiden. Artinya, negara membiarkan hukum. Sekarang pilih mana, alternative hukum atau otot?" ketus Magnis dalam dialog pilar negara yang bertemakan 'Toleransi Umat Beragama' di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/6).

Sehubungan dengan itu, pihaknya juga mengaku marah dengan diberikannya penghargaan World Statesman dari lembaga internasional Appeal of Conscience Foundation (ACF) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di New York, Amerika Serikat, beberapa waktu yang lalu. (AN)