Ketujuh
Purnawirawan Jenderal yang bertemu dengan SBY beberapa waktu lalu
dikabarkan satu kantor di Lantai 17 Wisma Bakrie 2 di HR Rasuna Said,
Kuningan, Jakarta Selatan. Sejak tahun 2011 Ketua Umum Partai Golongan
Karya Aburizal Bakrie telah menggandeng tujuh orang Purnawirawan
Jenderal itu untuk mendukungnya sebagai calon presiden. Karenanya, Ical
menyiapkan beberapa lantai peruntukan kantor di Wisma Bakrie II di
kawasan bisnis Kuningan, Jakarta Selatan. Kebanyakan mereka adalah
lulusan Akademi Militer tahun 1970. Para
Jenderal ini dikomandani Luhut Panjaitan. Subagyo HS sebelumnya aktif
di Partai Hanura. Sementara Suaidi Marasabessy adalah wakil ketua Komisi
Pengawas DPP Partai Demokrat.
Dari pantauan The Politic, Lantai
17 yang berada di Wisma Bakrie 2 tersebut merupakan kantor PT Toba
Sejahtra yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Jenderal (Purn)
Luhut Binsar Pandjaitan, selaku pemimpin dari tujuh Purnawirawan
Jenderal tersebut. Enam Purnawirawan Jenderal lain yaitu Jenderal (Purn)
Subagyo Hadisiswoyo (mantan KSAD), Jenderal (Purn) Fahrul Razi (mantan
Wakil Panglima TNI), Letjen (Purn) Johny Josephus Lumintang (mantan
Pangkostrad), Letnan Jenderal (Purn) Sumardi (mantan Komandan Komando
Pendidikan dan Latihan TNI), Letjend (Purn) Agus Widjojo (mantan Kepala
Staf Teritorial TNI), dan Letjend (Purn) Suady Marassabessy (mantan
Kepala Staf Umum TNI).
Para
Purnawirawan Jenderal itu dikabarkan sering berkumpul dan melakukan
diskusi. Selain di ruangan kantor, diskusi juga sering digelar di kantin
Wisma Bakrie 2 saat jam makan siang. Mereka berdiskusi tentang apa
saja, mulai masalah bisnis, ekonomi, kebangsaan, dan tentu saja politik.
Peserta diskusi itu tidak hanya para Jenderal tapi juga melebar ke
sejumlah politisi. Para Purnawirawan Jenderal itu juga disebut tergabung
dalam Tim Begawan yang dipimpin oleh Jenderal (Purn) Luhut Binsar
Pandjaitan. Luhut sendiri pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian
dan Perdagangan pada era Presiden Gus Dur.
PT
Toba Sejahtra masih tergolong baru namun pertumbuhan usaha perusahaan
yang didirikan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan itu, bisa
dibilang sangat pesat. Sejumlah anak usaha bermunculan. Umumnya, anak
usaha Toba bergerak di tiga bidang, yakni batubara dan migas, sumber
daya energi, dan agrikultur (minyak sawit). Di bidang batubara, PT Toba
Sejahtra mendirikan PT Toba Bara Sejahtra Tbk. Perusahaan itu membawahi
PT Indomining, PT Trisensa Mineral Utama dan PT Adimitra Baratama
Nusantara. Areal konsesi Toba Bara sekitar 7087 hektar, dengan estimasi
sumber daya total 236 juta ton.
Di
bidang minyak dan gas, PT Toba Sejahtra membuat anak usaha dengan nama
PT Zenergi Mineral Langgeng dan Fairfield Indonesia. Dan, untuk urusan
energi, dibentuk PT Pusaka Jaya Palu Power. Selain itu, PT Toba Sejahtra
juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur yang diberi
nama PT Trisena Agro Sejahtra. Untuk menjalankan sejumlah perusahaan
yang berada di bawah PT Toba Sejahtra itu, Luhut, lulusan Akabri tahun
1970, menggandeng sejumlah temannya sesama Jenderal.
Dari penelusuran The Politic di
Wisma Bakrie 2, para Purnawirawan Jendral itu tidak semua berkantor di
Lantai 17, melainkan tersebar di beberapa lantai gedung itu. Para
Purnawirawan Jenderal itu menempati posisi penting dari anak perusahaan
PT Toba Sejahtra. “Tujuh Jenderal ini tidak semua berkantor di lantai
17. Seperti Pak Suaidi itu di Lantai 16 di PT Trisensa Mineral Utama
(TMU), Pak Agus Widjojo di Lantai 12 tapi saya tidak tahu nama
perusahaannya, dan Pak Johny J. Lumintang itu di Lantai 11 di PT
Adimitra Baratama Nusantara. Selebihnya memang di Lantai 17 ini (PT Toba
Sejahtra),” ujar resepsionis Gedung Wisma Bakrie II itu.
The Politic kemudian
menyambangi PT Adimitra Baratama Nusantara yang berada di Lantai 11.
Anak perusahaan PT Toba Sejahtra ini memiliki kantor lebih besar dan
terlihat modern. Setelah keluar dari lift 1 Wisma Bakrie 2, posisinya
berada di sebelah kanan. Sebelum masuk lewat pintu kaca, akan terlihat
nama PT Adimitra Baratama Nusantara beserta logo.
Setelah melewati pintu kaca menuju meja resepsionis, tepat di depan meja resepsionis terdapat ruang meeting
dilengkapi televisi LCD dan bangku sofa berwarna abu-abu gelap beserta
meja. Selain itu di belakang meja resepsionis tersebut terdapat ruangan
para karyawan dan ruangan Direktur Utama PT Adimitra Baratama Nusantara.
Menurut resepsionis, Letjen (Purn) Johny Josephus Lumintang berkantor
di lantai tersebut. “Betul, Bapak sebagai Dirut (Direktur Utama) di
sini,” ujarnya singkat.
Kemudian
di Lantai 12 terdapat Yayasan Luhur Bina Prakarsa. Resepsionis Yayasan
Luhur Bina Prakarsa membenarkan yayasan tersebut masih merupakan anak
perusahaan PT Toba Sejahtra. Posisi Letjen (Purn) Agus Widjojo sebagai
Ketua Umum yayasan yang bergerak di bidang Konsultan Politik. “Orang
Golkar kebanyakan. Kan
Bapak orang Golkar,” cetusnya. Namun menurut Intan, sekretaris Agus
Widjojo, yayasan tersebut merupakan transformasi dari nama perusahaan
sebelumnya yang bergerak di bidang konsultan politik dan tidak semuanya
berafiliasi ke Golkar, bisa saja untuk konsultasi politik partai lain
dan para politikus. Masih menurut keterangan Intan, hingga saat ini
hanya Demokrat dan Gerindra yang belum pernah menggunakan jasa yayasan
tersebut.
“Nama
Yayasan Luhur Bina Prakarsa sebenarnya baru, bukan hanya bergerak di
bidang konsultan politik saja, dulu memang iya bergerak di bidang itu,
namun sekarang setelah adanya transformasi, kami juga menyediakan out bound, dan lainnya,” jelas Intan. Yayasan
tersebut rupanya sedang ada penyusunan struktur organisasi baru dan
pembenahan lainnya. Sehingga belum bisa menjelaskan secara rinci siapa
saja Jenderal lain yang juga bergabung di perusahaan yang diketuai oleh
Letjen (Purn) Agus Widjojo tersebut.
Selain yayasan tersebut, Agus juga memiliki yayasan lain. “Ada yayasan lain di luar milik Pak Agus, bergerak di pendidikan (sekolah, -red),
tapi saya juga kurang begitu paham untuk yang diluar,” ujar sekretaris
Agus. Yayasan Luhur Bina Prakarsa tersebut terletak paling pojok. Jika
keluar dari lift 1 Wisma Bakrie 2 belok kiri menuju lorong hingga
menemukan sebuah ruangan. Kantor ini tidak terlalu besar. Didominasi
pula dengan tembok yang dilapisi kayu berwarna cokelat muda. Pintu masuk
karyawan berada tepat di sebelah kiri meja resepsionis.
The Politic
juga mendatangi PT Trisena Agro Sejahtera di Lantai 16. PT Trisena Agro
Sejahtera ini merupakan anak perusahaan PT Toba Sejahtra yang bergerak
di bidang perkebunan dan Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy sebagai
Direktur Utama. “Bapak sedang tidak ada, minggu-minggu ini sedang sibuk
di partainya, Demokrat,” ujar salah satu pegawai.
Pada Sabtu (23/3), kepada The Politic,
Suaidi membenarkan bahwa ketujuh Purnawirawan Jenderal itu menduduki
posisi sebagai Dirut di anak perusahaan PT Toba Sejahtra. Menurutnya,
masih ada satu lantai lagi anak perusahaan yang dipegang Jenderal di
lantai 20 yang digunakan untuk lembaga pengkajian ekonomi, politik,
bisnis, dan kebangsaan. Namun Suaidi tidak memberitahukan nama resmi
lembaga kajian tersebut dan Dirutnya.
Suaidi
juga sering bertemu dengan Purnawirawan Jenderal lain pada saat makan
siang. Namun bukan hanya dilakukan di kantin saja, terkadang di Lantai
20. “Bukan hanya kami-kami saja (tujuh Purnawirawan Jenderal). Kalau
memang diajak diskusi dengan politikus profesional, ya kami kumpul dan
itu melihat bagaimana waktu Pak Luhut juga, kalau Pak Luhut tidak ada
dan sedang berada di luar negeri seperti sekarang ini, ya kita atur
jadwal kembali,” pungkasnya. Sopan, Leonina K Lahama.
Hubungan Sintong Panjaitan dengan Prabowo Subianto, mengalami
saat-saat yang dekat dan kemudian retak bahkan boleh dikata terputus.
Sebelum kejadian tahun 1985, Sintong dan Prabowo adalah anggota sesama
warga “baret merah” yang dikenal punya kedekatan emosional yang cukup
tinggi. Sintong boleh dikata tak pernah menjadi atasan langsung Prabowo.
Karena pada saat itu Prabowo masih berpangkat kapten, sementara Sintong
sudah Kolonel.
Hubungan antara Sintong Panjaitan dengan Prabowo Subianto, agaknya
punya cerita tersendiri. Dalam buku tulisan Hendro Subroto itu, paling
tidak ada 4 kali kejadian yang melibatkan Prabowo Subianto. Di tahun
1983, Kapten Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa Benny Moerdani
akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto. Prabowo dengan pangkat
Kapten, bahkan sempat menemui beberapa jenderal perihal tuduhannya itu.
Tapi para jenderal itu tak percaya dengan tuduhan Prabowo. Tanpa seijin
atasan langsungnya, Prabowo bahkan berencana menyiapkan pasukannya
untuk melakukan “pengamanan” (dalam tanda kutip) terhadap beberapa jenderal. (Halaman 452-460)
Kejadian kedua adalah ketika Prabowo memaksa menghadap untuk
mempertanyakan kepindahannya dari Kopasandha ke Kostrad. Lihat posting
terdahulu di sini.
Kejadian ke tiga adalah ketika Prabowo Subianto, diperiksa oleh Dewan
Kehormatan Perwira (DKP). Dimana Prabowo diperiksa dengan kaitan aksi Tim Mawar Kopasus
yang menculik sejumlah aktivis. Menurut Sintong, sebagai Komandan
Kopasus, Prabowo seharusnya mengetahui dan bertanggung jawab atas
kegiatan Tim Mawar. Anggota Tim Mawar mengatakan
bahwa mereka mendapat perintah dari Mayor Bambang Kristiono. Pengadilan
militer tidak meneliti tuntas, dari mana asal perintah yang
sesungguhnya. (Halaman 470-471). Padahal dalam tradisi “baret merah”
sekecil apapun kegiatan anggota komando, selalu diketahui Komandan.
Mekanisme itu sudah standar di lingkungan “baret merah”.
Ketika anggota “Tim Mawar” Kopasandha/Kopasus
dijatuhi hukuman karena terkait penculikan para aktivis. Pada waktu itu
Prabowo adalah Komandan Jenderal Kopasus. Sintong Panjaitan menangis
karena mantan anakbuahnya dihukum akibat melaksanakan perintah
atasannya. (Halaman 472)
Kejadian ke empat adalah ketika Prabowo yang baru dipecat
sebagai Panglima Kostrad oleh Presiden Habibie, memaksa untuk menemui
Habibie dan mempertanyakan pemecatannya. Sintong Panjaitan sebagai
Penasihat Presiden Habibie, “memaksa” Prabowo melepas pistolnya
ketika akan melakukan pertemuan empat mata dengan Habibie. Sintong
teringat kejadian di Korea Selatan, ketika Presiden Park Chung Hee
ditembak mati dari jarak dekat oleh Jenderal Kim Jae Gyu di istana
presiden Korsel. (Halaman 10 -18).
**
Sebagaimana disebutkan di posting terdahulu (1), buku
Sintong ini bukanlah otobiografi atau biografi. Ia hanya catatan
penggalan perjalanan Sintong Panjaitan. Sebagai buku ia juga tak memuat
pemikiran Sintong secara utuh, padahal Sintong dinilai berprestasi
membenahi Kopasandha. Prestasi Sintong mengembangkan satuan komando anti
teror, juga tidak dijelaskan secara lengkap. Padahal pemikiran dan ide
Sintong, amat berharga bagi militer Indonesia.
Buku ini memang mengungkap beberapa hal tentang kejadian di tubuh
militer Indonesia, sayang justru di banyak bagian, ungkapan informasi
terasa tidak lengkap dan kurang sistematis. Sehingga, pembaca awam tidak
bisa mengikuti alur informasi dan malahan bingung membaca sistematika
penulisannya. Agaknya baik penulis Hendro Subroto dan Sintong Panjaitan
tidak mempunyai data-data otentik dan akurat. Sehingga mereka tidak mau
mengungkap peristiwa di lingkungan militer secara gamblang. (supaya
tidak dinilai memfitnah). Alhasil, banyak bagian dari kejadian yang
ditulis, justru menimbulkan tanda tanya lanjutan. Pembaca dibiarkan
menyimpulkan sendiri dari kejadian-kejadian yang ditulis.
Dalam kapasitas Sintong Panjaitan sebagai perwira yang cerdas,
semestinya ia bisa menganalisis dan menjelaskan cerita dibalik kejadian (untold stories). Tapi buku Sintong, melewatkan bagian-bagian penting dari kejadian itu, dan tetap membiarkannya menjadi misteri. Kehadiran “pasukan liar”
pada kasus penembakan di Santa Cruz, Dilli, misalnya tidak diungkap
tuntas oleh Sintong dalam bukunya. Latar belakang peristiwa yang
mengakhiri karir militer Sintong itu tentu sangat menarik untuk
diketahui masyarakat. Tapi buku Sintong hanya menjelaskan
sepotong-sepotong.
Meski Sintong belum bisa mengungkap fakta kehadiran “pasukan liar”
di Santa Cruz, tapi seharusnya ia juga bisa menampilkan anlisis militer
tentang hal itu. Beberapa fakta tentu bisa di analisa, sehingga
membentuk “benang merah” kejadiannya. Laporan penyelidikan Kasus Santa
Cruz, memang bersifat “top secret“, tapi Sintong mestinya bisa “mengintip” sebagian isi laporan untuk membuat analisa.
Dalam sidang Dewan Kehormatan Militer (DKM), yang dibentuk untuk
menyelidiki kasus Santa Cruz, sebagai prajurit, Sintong tidak punya
banyak “ruang” untuk menjelaskan ketidaksalahannya dalam kasus Santa
Cruz. Akhirnya DKM memutuskan bahwa Sintong dianggap bertanggung jawab
atas kejadian Santa Cruz 12 Nopember 1991. Buntutnya ia dicopot sebagai
Pangdam. Karir militernya tamat. Amerika bahkan sempat menuduh Sintong
sebagai penjahat perang karena kasus itu.
Melalui buku nya, Sintong semestinya bisa membuka semua fakta dan membebeberkan “kebenaran” yang sesungguhnya. Buku yang seharusnya bisa menjelaskan “pembelaan”
Sintong atas pencopotannya, tapi hal itu tidak dilakukan. Sayang banyak
pertanyaan itu tidak ditemukan dalam buku Sintong. Harapan publik agar
Sintong mengungkap kebenaran dalam kasus Santa Cruz, maupun kasus
lainnya, tidak terpenuhi.
Menurut Nurhana Tirtaamijaya, Dan Pomdam Udayana, pada tahun 1990-1991, penembakan di Santa Cruz, justru dilakukan oleh pasukan liar. Kehadiran pasukan liar itu terorganisir secara sistematis, cuma tidak menggunakan atribut. Pasukan liar di Santa Cruz dikendalikan oleh orang-orang dari Jakarta
yang ingin menyingkirkan Sintong. Nurhana melakukan investigasi dalam
kapasitasnya sebagai Dan Pomdam IX Udayana, setelah kejadian Santa Cruz.
Nurhana Tirtaamijaya menulis:
Ceritanya sangat panjang dan complicated/rumit, kalau saya ceritakan semua, bisa bisa mengundang fitnah…
Yang saya tahu pasti adalah, pada saat saya melakukan penyelidikan
dan penyidikan langsung kasus tragedi 12 November Dilli untuk diajukan
kepengadilan militer atas desakan internasional, saya menemukan
fakta/hasil penyelidikan yang berbeda dengan hasil yang diumumkan
pemerintah, yaitu pembunuhan dalam tragedi tersebut ternyata dilakukan
oleh sekelompok pasukan liar yang bersenjata lengkap tapi memakai
pakaian preman, dari satuan infantri yang dipimpin oleh yang anda
singgung didalam komentar anda…bukan oleh kelompok yang dijadikan
tersangka oleh hasil penyelidikan pemerintah pusat..
Hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut saya laporkan ke pimpinan
tertinggi TNI AD di Jakarta…tapi ternyata tidak digubris dan tetap harus
menggunakan hasil temuan pemerintah..
Dari situ saya menjadi kecewa dan miris, kok pimpinan TNI AD tidak
menegakan kejujuran, kebenaran dan keadilan…Loloslah pelaku pembunuhan
yang sebenarnya, yang mendesain untuk mendiskreditkan Pak Sintong
sebagai Pangdam Udayana.
